PROPOSAL SKRIPSI

PROPOSAL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK SERTA FUNGSI DAN PERAN JAMSOSTEK SEBAGAI PENJAMIN KESELAMATAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI

image003

DISUSUN OLEH:

HARI ANGGARA

10410456

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LATAR BELAKANG MASALAH

 

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat  hakiki yang dimaksud  adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat sehingga dengan demikian tidak adanya rasa kepastian terhadap sesuatu. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari, keadaan tidak pasti terhadap suatu kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tenang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Majunya suatu Negara diikuti dengan majunya masyarakat yang terdapat dalam Negara tersebut, dimana mereka membangun perusahaan-perusahaan dan institusi yang berkembang. Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Kita menyadari dalam perusahaan atau institusi, tenaga kerja merupakan motor penggerak dari perusahaan, partner kerja dari pengusaha, asset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan  karena tenaga kerja merupakan asset yang terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan.

Oleh sebab itu penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh, maka jaminan kesejahteraan terhadap buruh dan karyawan adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bila kita lihat Negara kita Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, dalam mengisi pembangunan tidak terlepas mempergunakan teknologi modern disemua sektor usaha, mulai dari yang berpola sederhana sampai pada penggunaan teknologi canggih. Semuanya merupakan pekerjaan yang tidak terlepas dari resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Sebelumnya sebelum keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan peraturan yang berlaku adalah Pasal 1601 a Bab 7A KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu buruh (pekerja) mengikatkan diri untuk dibawahi pimpinan pihak lain (majikan), untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Kondisi buruh di kota-kota besar di Indonesia hampir sama dengan kondisi buruh yang ada di Jambi, khususnya di Kota Jambi, sama-sama mengalami tekanan dalam berbagai bentuk, salah satunya tekanan dalam sisi pengupahan. Hal itu diakibatkan oleh standar umum kebijakan pengupahan dari pemerintah yang tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan dan produktivitas buruh yang sesungguhnya. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir regulasi kebijakan perburuhan telah memasukkan karakteristik lokal (Kabupaten/Kota) dalam proses perumusan dan penetapan upah, namun realitas upah yang berjalan sangat jauh dari kelayakan yang diharapkan oleh buruh.

Dengan upah yang begitu minim sehingga tidak menjamin tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak maka disinilah ada peran pihak ketiga yang menanggung segala biaya yang ditimbulkan jika tenaga kerja mengalami hal demikian. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut JAMSOSTEK). JAMSOSTEK mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kebutuhan tenaga kerja.

Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, undang-undang mengatur penyelenggaraan JAMSOSTEK sebagai perwujudan pertanggungan sosial. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang.

PT. Jamsostek (Persero) yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan penyelenggara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertekad untuk selalu menjadi badan penyelenggara yang siap, handal, dan terpercaya di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi pemasaran ini, PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I melakukan strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Sasaran ke setiap elemen masyarakat ini mempunyai dasar pemikiran bahwa membahagiakan atau memuaskan pelanggan atau peserta sangat menentukan keberhasilan. Secara khusus menurut pengamatan peneliti di Kota Jambi, pelaksanaan Program JAMSOSTEK belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karena masih ada konsumen pengguna Program JAMSOSTEK yang merasa kurang puas dengan pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang fungsi dan peran program JAMSOSTEK ini di kota Jambi, yang selengkapnya berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK SERTA FUNGSI DAN PERAN JAMSOSTEK SEBAGAI PENJAMIN KESELAMATAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana Pelaksanaan Program JAMSOSTEK dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Kota Jambi?
  2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. JAMSOSTEK dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Kota Jambi?

TUJUAN PENELITIAN

  1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program JAMSOSTEK dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Kota Jambi
  2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. JAMSOSTEK dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Kota Jambi

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia bersumber pada landasan idiil. Pembukaan UUD 1945 sebagaimana tercantum pada alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pengertian jaminan sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Menurut ILO, jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi resiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapat pekerjaan yang bermanfaat. Di samping itu, ILO juga menyebutkan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan program jaminan sosial.

  1. Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penyembuhan atau pencegahan penyakit, memberikan bantuan pendapatan apabila terjadi kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan, atau menjamin pendapatan tambahan bagi orang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  2. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga yang melaksanakan kegiatan ini.
  3. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu.

Menurut Redja yang dikutip oleh Purwoko, salah satu tujuan dari penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dalam menghadapi terjadinya ketidakamanan ekonomi. Kenyataannya sebelum suatu masyarakat mencapai kondisi ekonomi yang aman, seringkali diawali dengan kondisi ketidakamanan ekonomi sebagai konsekuensi yang logis dari masalah kebijakan makro ekonomi. Kebijakan yang luas tersebut salah satu diantaranya penyebab munculnya perbedaan pendapat antara golongan masyarakat atas dan masyarakat bawah. Akibatnya terjadi ketidakamanan ekonomi, yang apabila terus dibiarkan dapat menimbulkan konflik atau disintegrasi di dalam masyarakat.

Asuransi sosial adalah program perlindungan dasar bagi pekerja/buruh beserta keluarganya terhadap resiko sosial dalam kaitannya dengan hubungan industrial seperti kecelakaan kerja, kematian, kesehatan, dan hari tua. Program tersebut tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemberi kerja, namun pekerja/buruh juga ikut membayar iuran. Jenis asuransi komersial yang seutuhnya dibiayai sendiri oleh peserta sesuai dengan jenis asuransi yang diikutinya.

Program JAMSOSTEK di Indonesia sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, yaitu ketika Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Perang diberlakukan. Setahun berikutnya diluncurkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 yang mengatur tentang Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Perumahan, dan Kesehatan Buruh. Perlindungan bagi tenaga kerja diatur lagi pada tahun 1951 dengan diluncurkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja. Pada tahun 1952 diberlakukan Peraturan Menteri Perburuhan No. 48 Tahun 1952 jo. Peraturan Menteri Perburuhan No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan buruh itu kemudian dilengkapi lagi dengan Peraturan Menteri Perburuhan No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh. Peraturan tersebut menguraikan tentang bantuan kepada badan yang menyelenggarakan usaha jaminan sosial.

Undang-undang tentang tenaga kerja yang agak lengkap lahir pada tahun 1969. Pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja diatur tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Bagi Tenaga Kerja Beserta Keluarganya. Pada tahun 1977 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Asuransi Kematian (AK), dan Tabungan Hari Tua (THT). Bersamaan dengan itu diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977 tentang Perusahaan Umum (Perum) ASTEK sebagai Badan Penyelenggara Program ASTEK.

Kiprah PT. Jamsostek yang mengedepankan kepentingan dan hak normative tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang semakin maju, Program JAMSOSTEK tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah. Serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja di kota jambi selain itu penelitian ini juga berguna sebagai masukan bagi jamsostek kedepannya.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

1.      Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau disebut juga dengan penelitian normatif yuridis, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2.      Sumber Data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakai seperti :

    1. Observasi
    2. Wawancara

Dan sumber data sekunder yaitu terdiri dari:

a.       bahan data primer, seperti peraturan perundang undangan.

b.      bahan data sekunder, seperti buku atau karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian.

c.       bahan data tertier, yaitu bahan penunjang penelitian seperti kamus hukum.

3.      Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian, secara studi kasus, maka teknik pengmpulan data guna memecahkan rumusan masalah dipakai narasumber (Resouce Person) yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, namun dia tidak terlibat langsung dalam kejadian yang sedang diteleiti sehingga posisinya netral dan oleh karenanya pandangan atau pendapatnya objektif dan berkualitas.

4.      Metode Pengolahan dan Analisis data

a.       Pengolahan Data

Dalam penelitian studi kasus, data diolah dengan beberapa tahapan yaitu :

1.      Editing data, atau pemeriksaan data yaitu proses mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2.      Coding atau penandaan data yaitu proses member catatan atau tanda sehingga dapat menyatakan jenis data, sumbernya atau sesuai kebutuhan penelitian.

b.      Analisis Data

Metode analisa data dalam studi kasus dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas dari penelitian, sehimgga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.

KERANGKA SKRIPSI

BAB  1  TENTANG PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah
  2. Rumusan Masalah
  3. Tujuan Penelitian
  4. Tinjauan Pustaka
  5. Kegunaan Penelitian
  6. Metode Penelitian

BAB  II  TENTANG TINAJAUAN UMUM

  1. Jamsostek adalah
  2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
  3. Fungsi Dan Peran Jamsostek
  4. Tujuan Perlindungan Hukum

BAB  III   TENTANG HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

  1. Bentuk Perlindungan Hukum
  2. Akibat hukum yang di timbulkan

BAB  IV  TENTANG PENUTUP

  1. Kesimpulan
  2. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

Sri Rejeki Hartono,

Sendjun H. manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm129

Sutardji, Analisis Kepuasan Peserta Jamsostek pada Kantor Cabang PT. Jamsostek

Moh. Syaufi Syamsuddin, “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita”,

Manulang S. 190. Pokok-Pokok Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. PT.ASTEK. Jakarta.

Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT. ASTEK. Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s